Perlindungan bagi WNI Menjadi Salah Satu Fokus Indonesia dalam KTT ASEAN 2023

Manggarai Barat — Upaya untuk terus mendorong adanya perlindungan bagi WNI memang menjadi salah satu fokus dari Indonesia selaku ketua dalam pelaksanaan KTT ASEAN 2023.

Presiden RI, Joko Widodo menegaskan komitmen dari Indonesia untuk terus memperkuat adanya perlindungan pada Warga Negara Indonesia (WNI).

Bukan hanya komitmen, namun hal tersebut juga disertai dengan adanya kerja nyata, yang mana terbaru, Pemerintah RI berhasil mengevakuasi WNI dari Sudan.

“Di tengah berbagai kesulitan yang ada di sana, pemerintah telah berhasil mengevakuasi WNI dari Sudan,” katanya Senin (8/5)

Kemudian, Presiden Jokowi juga mengenai evakuasi tersebut telah memastikan bahwa para WNI sekarang telah berada di lokasi yang aman.

“Per hari ini, jumlah WNI yang telah dievakuasi sebanyak 969 orang, 936 sudah pulang dan 33 sudah berada di lokasi yang aman di luar Sudan,” ungkap Presiden.

Sebelumnya, Menteri Luar Negeri (Menlu RI), Retno Marsudi mengungkapkan bahwa seluruh evakuasi WNI dari Sudan tersebut sudah dirancang dengan sangat matang.

Bahkan proses evakusasi dilakukan dengan sebuah operasi yang senyap namun cepat.

Seluruh persiapan matang tersebut dikarenakan Pemerintah RI sangat mengutamakan keselamatan dari para WNI.

Hal tersebut dikarenakan memang sejauh ini situasi yang berada di Sudan sendiri terlalu dinamis dan sangat mengancam keselamatan para WNI.

“Kenapa kita selalu memilih operasi yang senyap, karena semua menyangkut masalah safety and security dari WNI yang akan kita evakusasi karena situasi setempat selalu sangat dinamis, sangat cair dan dapat mengancam keselamatan para WNI,” jelas Menlu.

Sementara itu, dalam Sidang Dewan Menteri Pilar Sosial Budaya ASEAN ke-29 telah disepakati bahwa terdapat empat komitmen yang nantinya akan dilanjutkan pembahasannya dalam KTT ASEAN 2023.

Menko PMK, Muhadjir Effendy menjelaskan bahwa keempat komitmen tersebut yakni meliputi one health, jejaring desa ASEAN, perlinfungan pekerja migran dalam situasi krisis dan pekerja migran khususnya nelayan migran.

Menurutnya, dengan adanya kesepakatan dari keempat komitmen itu maka akan menjadikan kawasan ASEAN semakin inklusif.

“Empat dokumen komitmen ini sebagai upaya memajukan ASEAN yang inklusif,” tutur Menko PMK.

Lebih lanjut, Menko Muhadjir sendiri juga menyampaikan bahwa para Menteri dan Sekretaris Jenderal ASEAN telah menegaskan komitmen mereka untuk menjalin kerja sama dan terus mewujudkan prioritas Pilar Sosial Budaya di bawah Kepemimpinan Indonesia.

Dirinya juga mengajak seluruh pihak untuk bisa terus memperkuat kerja sama.

“Mari perkuat kerja sama kita dalam mendorong relevansi ASEAN sebagai episentrum pertumbuhan di kawasan dan sekitarnya,” pungkas Muhadjir Effendy.

****