Aksi KST Papua Hambat Pembangunan dan Kesejahteraan Masyarakat Papua

Oleh : Andri Saputra )*

Konflik yang melibatkan Kelompok Separatis Teroris Papua (KSTP) hingga kini masih terjadi. Pemerintah Indonesia telah meningkatkan keamanan dengan menerjunkan aparat keamanan di wilayah Papua untuk mengatasi ancaman yang ditimbulkan oleh KST Papua. Operasi gabungan TNI dan Polri dilakukan untuk menjaga keamanan dan melawan kegiatan ilegal yang dilakukan oleh kelompok separatis tersebut. Langkah ini bertujuan untuk melindungi masyarakat Papua dari tindakan kekerasan dan memulihkan stabilitas keamanan di wilayah Papua.

Pemerintah melakukan upaya yang serius dalam menindak anggota KST Papua yang melakukan tindakan kriminal. Aparat keamanan berusaha untuk mengungkap dan menangkap anggota KST Papua yang terlibat dalam serangan terhadap aparat keamanan, pembunuhan, penculikan, dan aktivitas lainnya. Melalui proses hukum yang adil, pemerintah berupaya untuk memastikan akuntabilitas dan membatasi kegiatan KST Papua.

Kepala Program Studi Kajian Terorisme Universitas Indonesia (UI), Muhammad Syauqillah, mengatakan aksi kekerasan KST Papua sejak 2017 hingga 2023 telah menewaskan 34 warga sipil dan 12 aparat keamanan. Serangan yang dilakukan oleh KST Papua merupakan kejahatan kemanusiaan karena menyasar warga sipil. Padahal dalam hukum perang (law humaniter), masyarakat sipil adalah kelompok yang tidak boleh diserang atau diperangi.

Selain itu, aksi KST Papua membuat kerangka pembangunan Papua keluar dari jalur yang semestinya dapat dinikmati masyarakat Papua. Ketika pembangunan macet, maka secara jangka panjang akan berdampak pada masalah-masalah kesejahteraan masyarakat Papua, seperti akses jalan dari satu wilayah ke wilayah lain.

Dengan kondisi tersebut, Pamerintah terus menyiapkan langkah, baik pendekatan lunak maupun keras, untuk penuntasan masalah KST Papua. Karena masyarakat di Papua harus diberikan jaminan keamanan dan kenyamanan hidup yang layak.

Sementara itu, Anggota DPR, Mochamad Hasbi Asyidiki Jayabaya mengatakan, perhatian Pemerintah Joko Widodo (Jokowi) cukup besar terhadap pembangunan infrastruktur di Papua. Berbagai infrastruktur telah dibangun seperti, jalan tol, bandara, waduk, kesehatan hingga pendidikan dan lainnya untuk mendorong pertumbuhan ekonomi baru bagi masyarakat di Papua. Selain itu, pembangunan infrastruktur dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat Papua, sehingga dapat mengejar ketertinggalan dengan daerah lainnya.

Pemerintah telah memberikan perhatian khusus terhadap otonomi khusus Papua untuk mengatasi ketimpangan sosial dan ekonomi di wilayah tersebut. Melalui otonomi khusus, Papua diberikan kewenangan yang lebih besar dalam mengelola sumber daya alam, keuangan, dan pemerintahan daerah. Langkah ini bertujuan untuk memberikan kesempatan yang lebih baik bagi masyarakat Papua dalam mengambil keputusan dan memajukan wilayah mereka.

Selain itu, Pemerintah juga aktif mengadakan dialog dengan kelompok-kelompok masyarakat Papua untuk mendengarkan aspirasi dan kebutuhan mereka. Dialog ini menjadi platform penting dalam merumuskan kebijakan dan program pembangunan yang responsif terhadap kepentingan masyarakat Papua.

Baru-baru ini KST Papua berulah kembali dengan membakar pasar dan kios milik warga, membakar 1 unit rumah dinas DPRD Pegunungan Bintang dan 2 unit kios milik warga, bertempat di Distrik Serambakon, Kabupaten Pegunungan Bintang, Provinsi Papua Pegunungan. Aksi pembakaran rumah dan kios oleh KST Papua merupakan salah satu bentuk penolakan terhadap pembangunan yang dilakukan oleh Pemerintah dan bertujuan agar perekonomian di wilayah Pegunungan Bintang tidak berjalan, sehingga mendapat kecaman dari berbagai pihak, khususnya masyarakat di wilayah tersebut.

Keberadaan Kelompok Separatis Teroris Papua (KSTP) tersebut menjadi teror yang menakutkan bagi warga Papua. Mereka tidak bisa melakukan aktivitas dengan leluasa layaknya warga pada umumnya. Setiap saat mereka harus waspada terhadap kemunculan KST Papua yang bisa saja menyanderanya ataupun membakar rumah dan mengambil bahan makanan.

Disisi lain, sektor pendidikan menjadi sangat krusial dalam memerangi KST Papua secara tidak langsung dalam upaya untuk mencegah kemunculan dan perkembangan kelompok kriminal atau kelompok separatis bersenjata. Dengan pendidikan, warga Papua menjadi lebih teredukasi sehingga tidak mudah dipersuasi untuk masuk ke dalam Kelompok Separatis Teroris Papua (KSTP).

Perlu juga dilakukan pendekatan terhadap anak-anak muda yang bersimpati dan bergabung dalam kelompok bersenjata untuk dapat kembali bersekolah. Selain itu, Pembangunan infrastruktur yang menghubungkan berbagai wilayah di Papua membuat ekonomi akan bertumbuh. Ekonomi yang bertumbuh akan bisa menyerap banyak tenaga kerja di Papua sehingga warga Papua menjadi lebih sejahtera.

Pemerintah Indonesia telah berkomitmen untuk mengatasi konflik KST Papua melalui pendekatan yang menyeluruh. Dengan menggabungkan keamanan dan pembangunan, Pemerintah berusaha menciptakan kondisi yang aman dan mendukung bagi masyarakat Papua. Melalui pengamanan wilayah, penegakan hukum, pembangunan infrastruktur, dan pemberdayaan masyarakat, Pemerintah berupaya mencapai keamanan dan pembangunan berkelanjutan di Papua. Partisipasi masyarakat Papua dalam proses pengambilan keputusan juga ditekankan untuk memastikan bahwa kebijakan dan program Pemerintah responsif terhadap kebutuhan lokal. Dengan upaya bersama, diharapkan konflik KST Papua dapat diatasi dan wilayah tersebut dapat mencapai perdamaian dan kemajuan yang berkelanjutan.

)* Penulis adalah kontributor Jurnal Redaksi