Gerakan Pangan Murah Guna Stabilkan Harga Beras Patut Diberikan Apresiasi

Oleh: Nana Gunawan *)

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) RI, Muhammad Tito Karnavian meminta kepada Pemerintah Daerah (Pemda) untuk menggelar Gerakan Pangan Murah pada saat menghadapi kenaikan harga di berbagai komoditas, termasuk harga beras.

Sebagai upaya menekan kenaikan harga beras, Pemerintah Pusat telah menugaskan Badan Urusan Logistik (Bulog) untuk menyalurkan beras SPHP dengan harga jual sesuai dengan Harga Eceran Tertinggi (HET) di tingkat konsumen serta melaksanakan Gerakan Pangan Murah yang berkolaborasi dengan Pemerintah Daerah untuk menyediakan pangan dengan harga yang lebih terjangkau.

Pihaknya mengatakan bahwa Pemda dapat memanfaatkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk menjalankan program tersebut. Apabila ragu menggunakan dana BTT tersebut, Pemda dapat berkoordinasi dengan Kejaksaan Negeri di wilayah masing-masing untuk mendapatkan penjelasan. Ditambah, Pemda-pemda juga bisa mengajak masyarakat mampu dan perusahaan-perusahaan untuk mendukung program tersebut.

Tito Karnavian menambahkan bahwa Pemda dapat memanfaatkan dana dekonsentrasi yang diberikan Badan Pangan Nasional (Bapanas) kepada seluruh provinsi untuk merealisasikan gerakan tersebut. Dana ini merupakan bentuk dukungan dari Pemerintah Pusat melalui Bapanas agar tiap-tiap daerah melakukan intervensi pengendalian inflasi terutama terkait harga pangan.

Mendagri juga mengarahkan Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemendagri agar merealisasikan provinsi-provinsi yang dana dekonsentrasinya masih rendah. Pihaknya melihat masih terdapat 16 Provinsi yang realisasi dana dekonsentrasinya rendah, yaitu dari Rp 142 Miliar yang diberikan, tetapi hanya sekitar 2,71 persen anggaran yang baru terealisasikan.

Di sisi lain, Mendagri juga meminta kepada Pemda agar rutin melakukan koordinasi dengan Badan Urusan Logistik (Bulog) setempat mengenai stok cadangan beras agar adanya langkah pengendalian inflasi. Apalagi, Presiden RI, Joko Widodo telah meminta Bulog agar segera mendistribusikan beras ke pasar-pasar untuk menekan kenaikan harga inflasi.

Pada Gerakan Pangan Murah kali ini, Pemerintah Pusat telah menyediakan lebih dari 500 paket beras SPHP Bulog kemasan 5 kg dengan harga jual di bawah HET. Mendah Zulkifli Hasan menambahkan bahwa masyarakat tidak perlu khawatir dengan harga dan stok beras karena saat ini persediaan beras di Bulog sudah 1,6 juta ton dan akan ada penambahan sekitar 400 ribu ton.

Dalam rangka stabilisasi pasokan dan harga pangan, Pemerintah Kota (Pemkot) Mataram, Provinsi NTB menggelar kegiatan Gerakan Pangan Murah sebagai upaya pengendalian inflasi tahun 2023.

Kepala Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan Dinas Ketahanan Pangan (DKP) Kota Mataram, Apriadi mengatakan sebagai daerah barometer inflasi, Kota Mataram menjadi wilayah yang peka terhadap gejolak harga pangan sehingga perlu dilakukan kegiatan Gerakan Pangan Murah secara masif.

Untuk mengoptimalkan pelaksanaan Gerakan Pangan Murah, Dinas Ketahanan Pangan melibatkan para pemangku kepentingan seperti Bank Indonesia (BI), para pelaku usaha pangan lainnya, serta Dinas/Instansi terkait untuk ikut terlibat dalam suksesnya gerakan tersebut. Langkah tersebut patut diberikan apresiasi, sebab dengan demikian kegiatan ini dapat membantu mendekatkan masyarakat untuk mendapatkan kebutuhan pokok dengan harga terjangkau.

Beberapa kebutuhan pokok yang dijual di Gerakan Pangan Murah antara lain beras medium dengan harga Rp10.900/kg, minyak goreng Rp14.000/liter, gula pasir Rp14.000-Rp15.000/kg, dan telur ayam ras Rp48.000-Rp55.000/30 butir.

Sementara itu, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Tengah juga ikut menggelar Gerakan Pangan Murah di Kabupaten Kudus untuk membantu masyarakat di daerah setempat agar memperoleh bahan pangan dengan harga lebih murah dibandingkan dengan harga di pasaran. Semua komoditas termasuk beras dijual dengan harga lebih murah karena dibantu transportasi dari Pemprov Jateng sebesar Rp2.000/kg.

Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah, Dyah Lukisari berharap dengan adanya Gerakan Pangan Murah maka sejumlah harga komoditas yang sebelumnya mengalami kenaikan bisa menurun, serta inflasi harga juga bisa terkendali dengan baik. Untuk sasaran gerakan ini, merupakan pekerja pabrik yang memiliki jumlah cukup banyak atau padat karya. Salah satunya yaitu pabrik rokok Sukun Kudus.

Dyah Lukisari menambahkan agar kegiatan-kegiatan serupa diharapkan bisa terus berlanjut karena sangat memberikan keuntungan bagi masyarakat setempat dalam rangka menjaga pasokan pangan dan harga beras yang lebih stabil. Selain itu, kegiatan ini juga merupakan bagian dari upaya Pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat sehingga layak untuk dijadikan kegiatan berkelanjutan.

Masyarakat diminta untuk tidak memiliki ketakutan yang berlebihan akan kurangnya stok pangan beras dan harga beras yang diprediksi akan terus naik hingga akhir tahun 2023, karena Pemerintah masih berupaya dalam menstabilkan harga beras di berbagai wilayah di Indonesia.

Ke depannya, Pemerintah diharapkan dapat terus melaksanakan berbagai upaya penurunan harga beras dengan skala yang lebih besar sehingga membantu masyarakat yang berada di daerah pelosok mendapatkan kebutuhan pokok sehari-hari termasuk beras.

Gerakan Pangan Murah yang digelar oleh Pemerintah melalui Pemda-Pemda di seluruh Indonesia pun diharapkan menjadi solusi atas inflasi harga beras yang terjadi sehingga tidak menimbulkan konflik sosial maupun konflik ekonomi nasional yang berkepanjangan di kemudian hari, seperti pelayanan publik terganggu, inflasi, meningkatknya angka kemiskinan, serta terganggunya stabilitas keamanan dan sosial.

*) Penulis merupakan Pengamat Ekonomi, Pershada Institut.