KTT AIS Forum di Bali Upaya Indonesia Wujudkan Visi Poros Maritim Dunia

Oleh : Rika Prasatya )*

Archipelagic and Island States (AIS) Forum yang diinisiasi Indonesia pada 2018 merupakan salah satu upaya untuk mewujudkan visi poros maritim dunia. Indonesia melanjutkan cita-cita besar dalam Deklarasi Djuanda dengan menunjukkan kepemimpinannya menyatukan seluruh negara pulau dan kepulauan di dunia melalui AIS Forum.

AIS Forum adalah organisasi internasional yang dibentuk pemerintah Indonesia. Inisiatif Indonesia itu, menjadi bagian dari diplomasi maritim untuk mewujudkan Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah secara resmi membuka Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) AIS Forum 2023 pada 11 Oktober 2023 di Bali. Event ini merupakan KTT pertama bagi platform yang mempertemukan 51 negara pulau dan kepulauan yang ada di dunia.

Dalam sambutannya, Presiden Jokowi menjelaskan bahwa forum tersebut merupakan platform strategis untuk memperkuat program konkret AIS Forum di berbagai bidang di seluruh negara pulau dan kepulauan, sekaligus salah satu upaya untuk mewujudkan visi poros maritim dunia. Sejak awal pembentukan, AIS dirancang sebagai forum terbuka, inklusif, yang akan menjadi simpul kerja sama dan kolaborasi konkret berbagai negara-negara pulau dan kepulauan di seluruh dunia.

AIS Forum secara resmi dideklarasikan melalui deklarasi bersama Manado (Manado Joint Declaration) pada 1 November 2018. Forum ini disepakati di Sidang Tingkat Menteri yang dihadiri 21 negara inisiator dari Kawasan Samudera Pasifik, Samudera Hindia, Samudera Atlantik, hingga negara pulau dan kepulauan di kawasan Asia. Beberapa negara itu di antaranya Indonesia, Republik Cape Verde, Kuba, Siprus, Fiji, Jamaika, Jepang, Republik Malta, Republik Demokratik Madagaskar, Papua Nugini, Filipina, hingga, Singapura.

Kerja sama AIS Forum fokus ke empat area kerja sama utama bidang pembangunan dan kelautan, yakni implementasi ekonomi biru (blue economy), adaptasi dan mitigasi perubahan iklim, penanggulangan polusi laut terutama sampah plastik di laut, dan tata kelautan dan kemaritiman yang lebih baik.

Sampai saat ini, AIS Forum telah memiliki beberapa rangkaian kegiatan yang mengusung berbagai tema seputar kemaritiman, melalui berbagai aspek dan perspektif yang merujuk pada visi forum ini.

Sebelumnya, dalam rangka menyukseskan KTT AIS Forum perdana tersebut, Presiden Jokowi telah menunjuk Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan menjadi Ketua. Langkah ini tertuang dalam Keputusan Presiden RI Nomor 20 Tahun 2023 tentang Panitia Nasional Penyelenggaraan Forum Negara Pulau dan Kepulauan pasal 7.

Menko Luhut menjelaskan bahwa Indonesia memandang penting Forum AIS sebagai forum untuk membangun kemitraan strategi dengan negara, organisasi, dan pelaku pembangunan lain, baik di tingkat regional maupun global secara aktif. Untuk itu, Indonesia mengajak negara-negara anggota AIS Forum berkolaborasi dan gotong-royong memperkuat kerangka kerjasama kongkrit AIS Forum. Ini penting untuk dapat memastikan keberlanjutan program dan kegiatan AIS Forum selama beberapa dekade mendatang.

Sementara itu, Senior Advisor for Climate and Environmental Governance, AIS Program Manager, Abdul Wahib Situmorang sebelumnya menjelaskan bahwa KTT AIS Forum juga bermanfaat bagi para nelayan. Menurutnya, para nelayan tradisional sekarang tidak bisa lagi mengandalkan petunjuk-petunjuk alam akibat adanya perubahan iklim. Maka petunjuk-petunjuk alam itu harus dikombinasikan dengan petunjuk-petunjuk ilmu pengetahuan. Salah satu yang dihasilkan melalui forum ini adalah mendorong sebanyak mungkin teknologi berbasis ilmu pengetahuan yang bisa dipergunakan nelayan-nelayan tradisional. Menurutnya, dengan adanya pengunaan teknologi diharapkan bisa menghemat waktu para nelayan dalam menangkap ikan di laut.

KTT AIS Forum menjadi penting sebagai wadah bagi negara-negara pulau dan kepulauan untuk berkontribusi dalam menghadirkan resolusi bagi masalah-masalah global serta menggaungkan suara dan perhatian bagi negara-negara kepulauan. Forum ini adalah milik seluruh negara pulau dan kepulauan di dunia, tanpa melihat ukuran, lokasi, dan level pembangunan ekonominya, sehingga diharapkan dapat mewujudkan visi poros maritim dunia.

)* Kontributor Lembaga Studi Informasi Strategis Indonesia