Serius Stabilkan Harga Beras, Presiden Jokowi Kumpulkan Para Menteri dan Siapkan Strategi

Oleh : Putri Dewi Nathania )*

Presiden Joko Widodo (Jokowi) sangat serius dalam upayanya dalam menstabilkan harga beras di Tanah Air. Bahkan, dirinya sampai mengumpulkan para menteri di Kabinet Indonesia Maju (KIM) untuk datang ke Istana Negara dan mempersiapkan bagaimana langkah serta strategi dalam upaya tersebut.

Para menteri tersebut dikumpulkan oleh Kepala Negara untuk bisa mengulas stabilisasi harga pangan seperti jagung hingga gula, termasuk salah satunya adalah beras. Adapun menteri yang datang diantaranya adalah Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Pelaksana tugas (Plt) Menteri Pertanian (Mentan) yang juga sekaligus sebagai Ketua Badan Pangan Nasional (Bapanas) Aref Prastyo Adi hingga Direktur Utama (Dirut) Badan Usaha Logistik (Bulog) Budi Waseso.

Beberapa waktu yang lalu, Presiden Jokowi sendiri telah memerintahkan untuk melakukan aktivitas impor beras untuk mampu terus menjaga stok dan stabilitas harganya. Kemudian terkait hal itu, sejumlah kementerian dan juga beberapa lembaga terkait lainnya telah melakukan koordinasi dengan baik. Yakni Kementerian Pertanian, Bapanas, Kementerian Perdagangan, Kementerian Perekonomian dan pihak lainnya.

Menurut Jokowi, para petani kini merasa sangat senang karena sekarang harganya bisa naik. Diketahui bahwa harga gabah kini mencapai hingga 7.600 Rupiah per kilogramnya. Akan tetapi, ternyata di sisi lain dengan harga gabah yang naik tersebut juga menyebabkan harga beras ikut naik pula.

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan bahwa dalam rapat yang digelar itu membahas upaya stabilitas harga pangan seperti beras, jagung dan gula karena sebelumnya, presiden sempat menyinggung bagaimana adanya kenaikan harga gabah beras pada saat dirinya melakukan peninjauan panen padi di Subang, Jawa Barat (Jabar).

Terjadinya kenaikan harga dikhawatirkan akan terus terjadi apabila pasokan berkurang sehingga menjadikan para konsumen, yang mana merupakan masyarakat di Indonesia menjadi menjerit. Maka dari itu, Pemerintah langsung memiliki komtimen untuk mengatasi hal tersebut dengan melakukan penggelontoran ke pasar agar harganya bisa diturunkan.

Sebagaimana diketahui bahwa kini harga beras di Pasar Induk Beras Cipinang menurut Presiden Jokowi sudah berangsur turun. Dirinya kemudian berharap supaya dengan menurunnya harga beras tersebut juga terjadi pada tingkat konsumen sehingga seluruh elemen masyarakat di Tanah Air mampu menikmati beras dengan harga yang terjangkau.

Sementara itu, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian tengah terus aktif dalam upayanya untuk membangun adanya koordinasi dan juga mengambil banyak langkah yang antisipatif demi mampu menghadapi adanya kenaikan harga beras bersama dengan banyak pihak lain seperti Pemerintah Daerah (Pemda) dan juga Kementerian serta Lembaga (K/L) terkait.

Upaya tersebut terus dilakukan oleh Pemerintah sebagai bentuk respon terhadap adanya kenaikan harga beras yang belakangan ini terasa cukup signifikan, utamanya pada periode bulan September hingga Oktober tahun 2023 ini, yang juga terjadi bersamaan dengan kenaikan harga beberapa komoditas lainnya di pasaran seperti bawang putih, gula pasir dan jagung.

Meski begitu, sebenarnya jika dilihat secara umum, maka perkembangan pada harga beras saat ini masih tergolong relatif stabil. Namun memang harus ada perhatian yang sangat khusus terhadap bagaimana situasi gabah serta beras di beberapa wilayah di Tanah Air, utamanya di Kalimantan Tengah (Kalteng) dan Provinsi Jawa Tengah (Jateng) karena mengalami kenaikan harga beras dengan sangat mencolok.

Demi bisa mengatasi situasi demikian, maka pihak Badan Pangan Nasional (Bapanas) juga telah mengambil berbagai macam langkah, termasuk diantaranya adalah melakukan penetapan Harga Pokok Penjualan (HPP) pada gabah dan beras eceran serta melakukan penyaluran beras untuk terus menjaga akan stabilitas pasokan serta harga pangan sebagaimana arahan yang telah disampaikan oleh Kepala Negara.

Salah satu tantangan yang dihadapi oleh Pemerintah dalam upaya tersebut adalah memastikan bahwa beras yang disalurkan memang benar-benar sampai ke pasar tradisional dan tidak berhenti sampai di distributor saja, serta mampu mencegah penimbunan beras.

Pemerintah juga tengah meningkatkan adanya Gerakan Pangan Murah dengan dukungan penyaluran bantuan sosial (Bansos), yang mana melibatkan pemberian bantuan pangan kepada sebanyak 21,5 juta keluarga penerima manfaat selama periode bulan September hingga November.

Presiden langsung bergerak cepat dan mengumpulkan para menteri dalam jajaran kabinetnya untuk mempersiapkan serangkaian strategi, Presiden Joko Widodo memang sangat serius dalam upayanya untuk melakukan stabilisasi harga beras di Indonesia.

)* Kontributor  pada Lembaga Media Perkasa