Waspada Pihak Asing Dibalik Penolakan Proyek Rempang Eco City
Oleh: Nana Gunawan *)
Konflik atas penolakan proyek Rempang Eco City masih terus berlanjut hingga sekarang. Penolakan tersebut tidak hanya datang dari warga kampung asli Rempang yang terdampak relokasi, melainkan juga dari para nelayan di sekitar pulau-pulau kecil di Rempang. Hal ini tentu saja menjadi perhatian Pemerintah karena dapat berdampak bagi proses pembangunan proyek tersebut yang berpotensi merugikan sejumlah pihak terutama para investor.
Penolakan tersebut membuat warga asli Rempang turun ke jalan untuk melakukan aksi demonstrasi agar Pemerintah membatalkan proyek Rempang Eco City maupun rencana penggusuran warga Rempang selama proyek tersebut dibangun. Warga merasa kampung mereka merupakan warisan secara turun temurun dari para orang tua dan leluhur yang harus dijaga kelestariannya sehingga Pemerintah tidak diperbolehkan untuk menggusur tempat tinggal mereka.
Atas dasar itulah warga Rempang menyuarakan penolakan mereka melalui aksi demonstrasi. Mereka berharap bahwa Pemerintah dapat berubah pikiran sehingga pembangunan proyek tersebut dapat dibatalkan.
Nelayan yang menolak proyek Rempang Eco City merasa proyek tahap awal tersebut yaitu pabrik kaca dari Cina dapat merusak ekosistem laut. Seorang nelayan Pulau Mubut, Dorman mengatakan bahwa pembangunan pelabuhan bongkar muat yang berada di pesisir Kampung Pasir Merah, Sembulang, Pulau Rempang akan mengeruk pasir secara tidak terbatas dan melakukan reklamasi.
Hal ini otomatis akan memberikan dampak buruk bagi kondisi laut yakni banyak terumbu karang yang rusak, hilangnya biota laut seperti ikan dan udang sehingga kehidupan nelayan akan terancam.
Selain itu, Dorman juga mengeluhkan terkait pembangunan pelabuhan, pihaknya akan kehilangan arah karena tidak bisa mengirimkan barang hasil memancing ke kota Batam, karena kehidupan mereka sebagai pemasok barang sangat bergantung pada pesisir Sembulang yang sebentar lagi akan dibangun menjadi pelabuhan besar.
Menanggapi hal tersebut, Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Bahlil Lahadalia memastikan bahwa proyek Rempang Eco City akan tetap dilanjutkan termasuk datangnya investasi dari berbagai pihak. Pembangunan proyek ini tidak akan merugikan berbagai pihak mulai dari warga asli Rempang maupun para nelayan yang menjadikan laut dan pesisir sebagai lokasi mata pencaharian.
Menteri Investasi, Bahlil Lahadalian juga merespon aksi demonstrasi yang dilakukan oleh warga hingga berujung pada bentrok dengan aparat gabungan TNI/Polri. Bahlil mengatakan bahwa terdapat pihak asing yang terlibat dalam menghambat proses pembangunan proyek Rempang Eco City tersebut.
Bentrokan yang terjadi di Rempang bukan hanya disebabkan oleh persoalan domestik seperti memainkan isu politik jelang Pemilu 2024 agar tidak berjalan dengan kondusif, melainkan juga karena adanya keterlibatan pihak asing dalam konflik ini yang berimbas pada penolakan warga untuk direkolasi sementara pada saat pembangunan proyek ini.
Dilihat dari peristiwa sebelumnya, Bahlil menegaskan bahwa ada pihak yang sengaja mengadu domba ketika pembangunan terjadi di Kepulauan Riau pada tahun 2004 dan pada tahun 2010 ketika masuknya investasi besar ke Kepulauan Riau. Intinya, pihaknya menegaskan bahwa Pemerintah ingin memajukan wilayah Kepulauan Riau atau ada investasi besar masuk ke sana, selalu ada yang menghalangi.
Bahlil Lahadalian menambahkan bahwa bukan kali ini saja adanya intervensi dari pihak asing, melainkan pihak-pihak tersebut selalu muncul ketika Indonesia sedang memiliki proyek besar yang akan dibangun. Pihak asing tersebut dinilai selalu menunjukkan sikap tidak suka saat melihat Indonesia bergerak lebih maju salah satunya dari sisi perolehan investasi.
Meskipun tidak menyebutkan secara jelas nama negara atau pihak asing yang dimaksud, tetapi Bahlil menyebutkan bahwa negara-negara tetanggalah yang mengadu domba antara masyarakat dengan Pemerintah. Hal ini dikarenakan Indonesia selalu bersaing dengan negara-negara tetangga.
Campur tangan pihak asing ini juga menjadi perhatian khusus Pengamat Intelijen dan Terorisme Universitas Indonesia (UI), Stanislaus Riyanta yang mendukung pernyataan Menteri Investasi bahwa kemungkinan adanya pihak asing yang terlibat sangat masuk akal, karena Pulau Rempang memiliki posisi yang sangat strategis sehingga memiliki daya tarik banyak pihak yang memiliki kepentingan di pulau tersebut. Selain itu, dari sisi tempatnya, Pulau Rempang sangat menguntungkan bagi banyak pihak karena dekat dengan perbatasan-perbatasan negara lain.
Stanislaus menambahkan bahwa besarnya bentrokan yang terjadi di Pulau Rempang mengakibatkan timbulnya banyak korban luka dinilai karena adanya campur tangan pihak lain. Jika tidak memiliki bekingan, warga tidak akan berani untuk melakukan aksinya hingga menimbulkan bentrok dengan aparat keamanan.
Dengan begitu, masyarakat tidak perlu khawatir soal program Rempang Eco City yang dilakukan oleh Pemerintah. Adapun manfaat terbangunnya Rempang Eco City bagi masyarakat sekitar adalah jumlah penyerapan tenaga kerja yang akan meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat, karena baik Pemerintah Pusat maupun sejumlah pihak lainnya telah mematangkan proyek tersebut sehingga masyarakat tidak perlu merasa dirugikan. Pemerintah juga telah berkomitmen untuk menjamin hak-hak masyarakat akan terpenuhi jika ikut mendukung Pembangunan Rempang Eco City tanpa adanya kendala.
Di sisi lain, baik masyarakat umum maupun warga asli Rempang diharapkan untuk tidak mudah terprovokasi oleh oknum-oknum yang tidak ingin ikut terlibat dalam memajukan Pulau Rempang. Masyarakat harus bisa mewaspadai adanya narasi adu domba yang berpotensi memecah belah kesatuan masyarakat.
*) Penulis merupakan Pengamat Ekonomi, Pershada Institut.
Posting Komentar untuk "Waspada Pihak Asing Dibalik Penolakan Proyek Rempang Eco City"