Mengapresiasi Strategi Jitu Pemerintah Kendalikan Harga Beras Jelang Ramadan

Oleh: Nana Gunawan *)

Mengantisipasi kemungkinan naiknya angka inflasi menjelang hari raya beruntun mulai dari Galungan, Kuningan, Nyepi, yang kemudian diikuti dengan datangnya bulan Ramadan, Pemerintah menyiapkan berbagai kebijakan strategis untuk mengendalikan harga bahan pokok, khususnya harga beras di pasaran.

Untuk mengendalikan lonjakan harga beras tersebut, Pimpinan Perum Bulog Kanwil Jawa Tengah, Akhmad Kholisun mengatakan bahwa pihaknya telah menyiapkan beberapa strategi. Pertama, penyaluran bantuan pangan gratis langsung ke masyarakat akan terus berlangsung hingga Juni 2024, di mana Kanwil Jawa Tengah menyalurkan sebanyak 23.560 ton beras. Kedua, penyaluran beras Stabilisasi Pasokan Harga Pasar (SPHP) akan digelontorkan ke pedagang beras di pasar tradisional maupun modern.

Beras SPHP yang disalurkan Bulog kepada para distributor nantinya akan terdistribusi ke pedagang maupun pengecer yang menjual sembako hingga ritel modern. Di Jawa Tengah itu sendiri, menurutnya banyak sekali ritel modern yang menjadi tempat penyaluran untuk penjualan beras SPHP. Pihaknya juga menambahkan bahwa semua saluran beras akan terus dimaksimalkan, bahkan pertengahan bulan Februari penyaluran beras SPHP kisaran 700-800 ton per-hari, dan ada yang sempat menyalurkan lebih dari 1.100 ton beras.

Akhmad Kholisun berharap dengan adanya bantuan pangan untuk masyarakat serta penggelontoran beras SPHP ke pasar ini dapat mengendalikan kenaikan harga beras sebelum memasuki bulan Ramadan dan panen raya pada April 2024 mendatang. Beras yang dijual melalui program SPHP pun harganya masih tetap di taraf pintu Gudang Bulog yaitu Rp9.950, dan kalau dikirim ke pedagang ada ongkos angkut menjadi Rp10.200 hingga Rp10.300 tergantung lokasi pedagang pengecernya.

Hal ini dilakukan agar masyarakat miskin akan mendapatkan bantuan pangan gratis dari Pemerintah berupa 10 kg beras per-KK (Kartu Keluarga). Sedangkan, masyarakat yang tidak menerima bantuan pangan dapat berbelanja beras SPHP di pasar dengan Harga Eceran Tertinggi (HET) Rp10.900 per-kg.

Di samping kedua program itu, dalam menjaga stabilitas harga beras, Bulog juga menyalurkan beras komersial kepada penggilingan padi agar mereka dapat ikut menyalurkan ke pedagang pengecer di pasaran. Kemudian, Gerakan Pangan Murah (GPM) juga berjalan rutin setiap hari secara bergilir di sejumlah lokasi.

Selanjutnya, upaya mengendalikan harga beras menjelang Ramadan juga dilakukan oleh Pemkab Nagan Raya, Aceh. Pj Bupati Nagan Raya, Fitriany Farhas, S.Sos., M.Si. mengatakan bahwa Gerakan Pangan Murah (GPM) merupakan komitmen Pemerintah untuk mengantisipasi, mitigasi, dan penanggulangan kekurangan pangan yang berdampak pada krisis pangan, pengendalian inflasi, serta perlindungan produsen dan konsumen dari fluktuasi harga bahan pokok, terutama harga beras.

Menurut Fitriany, stabilisasi pasokan dan harga beras dilakukan Pemerintah dengan tujuan agar melindungi pendapatan dan daya beli seluruh pihak terkait, seperti petani, pelaku usaha pangan mikro, serta menjaga keterjangkauan konsumen terhadap harga pokok.

GPM ini dilakukan Pemkab Nagan Raya dalam empat tahap di 10 Kecamatan. Tahap pertama sebelum memasuki bulan puasa Ramadan, tahap kedua menjelang puasa Ramadan, tahap ketiga sebelum menyambut lebaran Idul Fitri, dan tahap keempat sebelum memasuki Idul Adha. Fitriany mengatakan bahwa komoditi yang disediakan dalam GPM meliputi minyak goreng sebanyak 12.000 liter, telur ayam sebanyak 360.000 butir, gula pasir sebanyak 12.000 kg, tepung terigu sebanyak 12.000 kg, dan beras kemasan 10 kg sebanyak 120.000 kg.

Salah satu warga yang turut menghadiri GPM, Halimah (45) mengaku sangat terbantu dengan adanya gerakan ini karena harga berasnya jauh lebih murah dibandingkan di pasar-pasar pada umumnya. Pihaknya berharap agar Pemerintah terus melanjutkan program GPM ini guna membantu masyarakat di desa-desa terpencil.

Badan Pangan Nasional (Bapanas) menjamin 50 ribu ton beras dari Bulog mulai masuk ke Pasar Induk Beras Cipinang (PIBC). Sebelumnya, Presiden Joko Widodo telah memerintahkan agar stok beras yang ada di PIBC dan Food Station BUMD DKI Jakarta segera didistribusikan ke pasar baik tradisional maupun modern. Upaya tersebut harus dilakukan untuk memastikan pasokan beras ke masyarakat aman sampai Lebaran 2024.

Salah satu warga yang turut menghadiri GPM, Kepala Badan Pangan Nasional, Arief Prasetyo Adi mengatakan bahwa setelah adanya instruksi dari Presiden Joko Widodo terkait pendistribusian beras ke pasar, pihaknya langsung berkoordinasi dengan Perkumpulan Penggilingan Padi dan Pengusaha Beras Indonesia (PERPADI), PIBC, Bulog, dan Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (APRINDO) untuk mengisi stok beras di pasar. Pihaknya juga memastikan bahwa stok beras aka naman dan terjaga hingga Lebaran.

Di sisi lain, Pemerintah Kota (Pemkot) Tidore juga telah menyiapka strategi tekan inflasi harga pangan menjelang Ramadan. Strategi ini dilakukan sebagai bentuk perhatian Pemerintah agar masyarakat tidak mengalami kerugian atas lonjakan harga pangan jelang memasuki bulan Ramadan.

Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Tomsi Tohir Balaw mengatakan bahwa Pemerintah Daerah perlu mewaspadai inflasi dan memastikan agar masyarakat memperoleh pasokan yang cukup dengan harga yang terjangkau. Semua pihak juga diminta untuk ikut membantu Pemerintah Pusat melakukan pengawasan agar angka inflasi tidak naik secara drastic dan berdampak pada melambungnya harga pangan.

Pihaknya menegaskan bahwa terdapat beberapa langkah yang harus disiapkan menjelang Ramadan, yaitu pemetaan harga stok dengan memastikan ketersediaan kebutuhan beras, serta rutin melakukan rapat teknis pengendalian inflasi untuk kesiapan Ramadan dengan beberapa pihak terkait seperti BI, BPD, Muspida, dan yang lainnya.

Dengan begitu, upaya Pemerintah dalam memastikan stabilitas harga beras merupakan wujud perhatian kepada masyarakat agar tidak mengalami kekurangan pangan beras serta tidak merasakan lonjakan harga yang tinggi. Untuk itu, masyarakat diharapkan dapat terus mendukung kebijakan-kebijakan Pemerintah dalam meredam laju kenaikan harga beras menjelang bulan Ramadan.

*) Penulis merupakan kontributor, Persada Institut.