Bagian Integral NKRI, Masalah di Papua Juga Berdampak pada Bangsa

Oleh : Ester Magai )*

Komitmen penuh Pemerintah dalam menangani berbagai permasalahan di Papua merupakan langkah positif menuju pencapaian perdamaian, pembangunan, dan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat. Pendekatan tersebut melibatkan berbagai aspek, termasuk dialog inklusif, pembangunan infrastruktur, pemberdayaan masyarakat, perlindungan lingkungan, serta penegakan hukum yang adil dan berkeadilan.

Salah satu langkah kunci yang dapat dilakukan oleh pemerintah adalah melanjutkan dialog inklusif dengan berbagai pihak terkait, termasuk pemimpin masyarakat adat, kelompok sipil, dan pemerintah daerah Papua. Dialog semacam ini harus memberikan ruang bagi semua pihak untuk berpartisipasi secara aktif, mendengarkan perspektif orang lain, dan mencari solusi bersama atas setiap masalah serta menyerap aspirasi arah pembangunan.

Selain itu, pemerintah perlu fokus pada pembangunan infrastruktur yang memadai di Papua, termasuk jaringan transportasi, akses listrik, dan fasilitas kesehatan dan pendidikan. Pembangunan infrastruktur yang merata akan membuka akses ke wilayah-wilayah terpencil, meningkatkan konektivitas sosial dan ekonomi, serta membantu mengurangi kesenjangan antara daerah perkotaan dan pedesaan.

Cakupan upaya pemerintah dan seluruh pihak terkait untuk bersama-sama membangun dan meyakinkan warga Papua seperti membangun kesejahteraan, perlindungan hutan dan lingkungan hidup, memajukan SDM serta memperkuat kolaborasi dalam mewujudkan percepatan pembangunan Tanah Papua yang inklusif dan maju.

Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP), Theofransus Litaay mengatakan, pemerintah memandang sangat penting kemitraan dengan gereja dalam pembangunan kesejahteraan di wilayah Papua.

Keberadaan gereja sangat strategis sejalan dengan visi Presiden Joko Widodo bagi pembangunan kesejahteraan di seluruh wilayah Papua. Ia menambahkan, penting dan strategisnya kehadiran gereja sebagai awal pembangunan peradaban dan visi kesejahteraan di wilayah Lembah Baliem.

Tanah Papua adalah satu kesatuan wilayah pembangunan yang saling terkait, saling mendukung dan saling kolaborasi dalam mewujudkan Tanah Papua yang maju, inklusif dan berkelanjutan berbasis otonomi khusus.

Penjabat Gubernur Papua Pegunungan, Dr. Velix Vernando Wanggai yang juga sebagai Ketua Asosiasi Gubernur se-Tanah Papua menjelaskan bahwa para penjabat Gubernur se-Tanah Papua mensepakati 9 (sembilan) poin straegis, yang disebut “Sembilan Pesan Lembah Baliem Untuk Tanah Papua.”

Pertama,  menindaklanjuti  secara intens 7 point kesepakatan dari hasil Rapat Kerja Daerah I Asosiasi Gubernur se-Tanah Papua yang dilaksanakan di Timika, 20 September 2023 sebagai fondasi kolaborasi percepatan pembangunan Tanah Papua.

Poin Kedua Lanjut Velix, mempertimbangkan persiapan Pemerintahan Baru hasil Pemilu 2024, Asosiasi memperjuangkan agenda terobosan percepatan pembangunan Tanah Papua ke dalam Kebijakan Prioritas Presiden – Wapres terpilih,  dan dokumen perencanaan nasional baik RPJP Nasional 2025 – 2045, RPJMN 2025-2029.

Poin Ketiga menurut  Ketua Asosiasi Gubernur Se Tanah Papua yakni,  memantapkan dan melanjutkan berbagai program dan kegiatan strategis Pemerintah yang dilaksanakan di Tanah Papua di tahun 2024 ini, seperti Trans Papua, Tol Udara, BBM 1 Harga dengan dukungan penerbangan khusus, Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Sorong.

Selanjutnya Kawasan Pariwisata Prioritas Raja Ampat dan Destinasi Pariwisata prioritas di masing-masing Provinsi, Kawasan Industri Teluk Bintuni, Kawasan Industri Pupuk Fakfak, Kawasan Industri Perikanan Biak, Kawasan Industri Timika, dan Kawasan Sentra Pertanian Merauke dan Papua Pegunungan, maupun berbagai kegiatan prioritas nasional lainnya di Tanah Papua dengan prinsip kekhususan.

Dalam konteks itu, didorong penguatan kerjasama antar daerah lintas provinsi dan konektivitas terpadu dengan jaringan penerbangan khusus lintas internal Papua serta pembukaan kembali rute penerbangan luar negeri melalui bandar udara Frans Kaisiepo Biak sebagai pintu gerbang Indonesia di Kawasan Pasifik.

Keempat, Asosiasi tetap intens memberikan perhatian ke agenda percepatan pengentasan kemiskinan ekstrem, pembukaan lapangan kerja, penurunan stunting, penurunan tingkat kemahalan harga, pemberdayaan masyarakat dan pembangunan kampung, serta pembangunan pendidikan sesuai konteks wilayah dan sosial budaya.

Untuk Kelima, Kata Wanggai,  mendorong penyediaan kuota TNI-POLRI dan pendidikan kedinasan lainnya bagi putra-putri asli Papua serta peningkatan akses putra-putri Papua sebagai tenaga kerja di semua level manajemen dalam berbagai sentra investasi di Tanah Papua dan luar Papua, seperti PT. Freeport Indonesia, smelter di KEK Gresik, BP Tangguh, PT. Pupuk Fakfak, pabrik semen PT. Conch, Genting Oil dan Investor lainnya.

Keenam, Asosiasi secara intens mendorong terwujudnya Provinsi Papua sebagai Provinsi Olahraga melalui Perpres/Inpres guna membangun generasi muda sejak usia dini hingga tingkat prestasi.

Sementara untuk poin Ketujuh, mensukseskan agenda nasional Pemilihan Kepala Daerah sesuai tahapan dan jadwal di tahun 2024, serta mengajak berbagai pemangku kepentingan, baik partai politik, penyelenggara Pilkada, organisasi kemasyarakatan dan tokoh-tokoh masyarakat, untuk menjadikan Pilkada secara aman, damai dan sukacita.

Kedelapan, memperkuat kelembagaan Asosiasi Gubernur se-Tanah Papua dengan legalitas badan hukum, pembentukan badan kolaborasi lintas Provinsi, kolaborasi pembiayaan yang proporsional dari setiap pemerintah provinsi, menetapkan rencana aksi, serta menunjuk Sekretaris Daerah/Penjabat Sekretaris Daerah masing-masing Provinsi sebagai pejabat penghubung Asosiasi. Pada poin kesembilan, Asosiasi melaksanakan pertemuan paling sedikit sekali dalam 3 bulan atau sesuai dengan kebutuhan.

Di samping itu, keberadaan hutan dan lingkungan hidup di Tanah Papua tetap menjadi perhatian seluruh pihak terkait. Direktur Eksekutif Walhi Papua, Maikel Primus Peuki mengatakan pihaknya berharap seluruh masyarakat adat Papua dapat segera memetakan dan mendokumentasikan wilayahnya sebelum terlambat akibat bencana ekologi dan krisis iklim.

Ia juga menambahkan terus mendukung pemerintah dalam mengakui dan melindungi wilayah kelola rakyat di sekitar hutan dan pesisir pulau kecil, serta mengusulkan skema penyelamatan untuk mengatasi dampak buruk krisis iklim.

Mempertahankan integrasi NKRI adalah tugas bersama bagi semua warga Indonesia. Meskipun masalah di Papua telah menjadi sumber ketegangan, dengan pendekatan yang bijaksana dan inklusif, ada harapan untuk mencapai perdamaian dan kemajuan bagi semua.

Dengan membangun kesatuan dalam keanekaragaman, Indonesia dapat menjadi contoh bagi dunia tentang bagaimana negara dengan beragam etnis dan budaya dapat hidup bersama secara harmonis dalam satu kesatuan yang utuh.

)* Penulis merupakan Mahasiswa Asal Papua